cyberaliansinews.com – Sukabumi, Dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap seorang siswa kelas 1 sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan setelah siswa tersebut meninggal dunia beberapa hari setelah menjalani vaksinasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, siswa berinisial TAB menjalani vaksinasi yang dilakukan oleh Puskesmas Palabuhanratu pada Kamis, 3 September 2026.
Sehari setelah vaksinasi, Jumat (4/9/2026), almarhumah TAB masih mengikuti kegiatan belajar di sekolah seperti biasa.
Namun, pada Senin (7/9/2026), wali kelas menerima informasi dari orang tua bahwa TAB tidak dapat masuk sekolah karena sedang sakit.
Situasi kemudian berkembang pada Selasa (8/9/2026). Pihak sekolah mendapat kabar dari keluarga bahwa kondisi TAB memburuk hingga harus mendapatkan perawatan di High Care Unit (HCU).
Tidak berselang lama, sekitar pukul 08.44 WIB, pihak sekolah kembali menerima kabar bahwa TAB telah meninggal dunia.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar, khususnya terkait prosedur vaksinasi, pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum vaksinasi, pemantauan setelah pemberian vaksin, serta langkah penanganan ketika anak mengalami keluhan kesehatan setelah mendapatkan vaksin.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/visum, pihak RSUD Palabuhanratu menyampaikan meninggalnya TAB disebabkan Vaksin karena menurut keterangan dr anak tersebut tidak bisa di vaksin karena mempunyai penyakit Dalam (paru”) adanya kondisi penyakit paru-paru pada almarhumah yang berkaitan dengan penyebab meninggalnya.
LGS Pertanyakan SOP Dinas Kesehatan
Ketua LGS DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto, turut mempertanyakan bagaimana standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi terhadap anak diterapkan oleh jajaran kesehatan di Kabupaten Sukabumi.
“Kami mempertanyakan SOP kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ini seperti apa? Anak kelas 1 SD mendapatkan vaksinasi, kemudian beberapa hari setelahnya sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tentu ini harus menjadi perhatian serius dan jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa penjelasan yang jelas,” ujar Pupung.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan dengan benar, mulai dari skrining kesehatan anak sebelum vaksinasi, persetujuan orang tua, pemberian vaksin, observasi setelah vaksinasi, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi keluhan atau kondisi darurat. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media mengenai kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Masykur Alwi menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu proses investigasi dari Komnas PP-KIPI.
